 |
| PENINJAUAN: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, memantau kondisi karhutla di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi - Foto Dok MC Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan disiapkan menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi ancaman serupa, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pendekatan yang diterapkan di Kalsel mengutamakan penentuan lokasi prioritas, pembagian tugas sesuai karakteristik lahan, serta pengerahan sumber daya lintas sektor.
“Keberhasilan dari Kalimantan Selatan ini harapan kami bisa direplikasi untuk daerah Kalimantan Tengah yang hari ini juga sangat krusial dan Sumatera Selatan juga sama krusial,” ujar Hanif usai memimpin apel penanganan karhutla di Pos Lapangan Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Minggu (11/10/2026).
Hanif mengatakan pemerintah berencana mengundang jajaran terkait di Kalimantan Tengah pada pekan berikutnya untuk membangun gerakan serupa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pendekatan tersebut kemudian direncanakan diterapkan di Sumatera Selatan pada minggu berikutnya.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara merata di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan. Karena itu, lokasi yang membutuhkan penanganan segera harus diprioritaskan agar personel dan peralatan yang tersedia dapat digunakan secara lebih terarah.
Di Kalimantan Selatan, sasaran penanganan mencakup sekitar 10.000 hektare lahan yang terdiri atas persawahan bekas panen atau gagal panen serta kawasan gambut. Metode penanganan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lahan.
Untuk lahan persawahan, pemerintah menyiapkan pembalikan tanah agar sisa material tanaman tidak menjadi bahan bakar kebakaran. Sementara itu, kawasan gambut ditangani melalui pembasahan untuk menjaga kelembapan lahan dan menekan risiko kebakaran berulang.
Dukungan lintas sektor juga diperkuat dengan melibatkan sekitar 350 pelaku usaha. Dari sisi peralatan, Korem 101/Antasari menyiapkan 15 unit mobil tangki, sedangkan sekitar 30 unit lainnya berasal dari pihak swasta. Pemerintah juga menyiapkan hampir 50 unit peralatan pembalik tanah.
Khusus kawasan gambut seluas sekitar 1.650 hektare, upaya pembasahan dilakukan dengan meningkatkan muka air Sungai Martapura melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait.
Hanif menargetkan rangkaian penanganan di Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan dalam waktu satu minggu. Namun, pencapaian target tersebut tetap bergantung pada kondisi lapangan dan pelaksanaan tugas masing-masing tim.
Strategi ini melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan unsur masyarakat. Pembagian wilayah kerja serta penyesuaian metode berdasarkan kondisi lahan diharapkan membuat penanganan lebih terukur.
Rencana replikasi ke Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan akan menjadi tahap lanjutan dari pendekatan tersebut. Pemerintah berharap pola koordinasi dan penentuan prioritas di Kalsel dapat membantu daerah lain memperkuat penanganan karhutla sesuai kondisi wilayah masing-masing. (HMF)