 |
| DIALOG: Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI kepada Pemprov Kalsel - Foto Dok MC Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah tantangan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja masa reses, Senin (12/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Muhidin, memaparkan capaian layanan kesehatan sekaligus persoalan yang masih membutuhkan penanganan bersama pemerintah pusat.
Di sektor kesehatan, Kalsel memiliki 242 puskesmas, 51 rumah sakit umum, dan 4.040 posyandu. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga disebut telah mencapai 98 persen, sehingga provinsi ini menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya.
Meski cakupan kepesertaan telah tinggi, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini. Menurut Syarifuddin, sebagian warga baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika penyakit yang dialami sudah memburuk.
Pemerataan program MBG juga menjadi perhatian. Program tersebut telah berjalan, tetapi jangkauannya dinilai masih perlu diperluas, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau.
Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian karena kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Meski kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) disebut mulai menurun, kondisi cuaca panas dan potensi paparan asap tetap membutuhkan kewaspadaan.
Pada sektor ketenagakerjaan, Pemprov Kalsel menyoroti belum meratanya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal. Petani, nelayan, pedagang, dan pekerja harian termasuk kelompok yang menghadapi risiko kerja, tetapi sebagian belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemerintah daerah menilai perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan dampak ekonomi yang dapat dialami keluarga.
Di sisi lain, Kalsel tengah mempersiapkan peluang penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan investasi dan kawasan strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga serta rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Mekar Putih.
Menurut Syarifuddin, pengembangan kawasan tersebut diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Karena itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja perlu dipersiapkan agar sesuai dengan kebutuhan industri saat beroperasi.
“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait, sehingga menghasilkan kebijakan serta tindak lanjut yang nyata bagi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Syarifuddin menegaskan Pemprov Kalsel siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas perlindungan pekerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Berbagai persoalan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut, terutama dalam memperluas akses layanan kesehatan, menjangkau pekerja informal, dan memastikan program nasional menjangkau masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses. (HMF)