 |
| KOORDINASI: Suasana Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital serta Evaluasi Anggaran Pemerintah Digital di lingkungan Pemprov Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong seluruh perangkat daerah mengembangkan sistem digital yang saling terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari penataan Arsitektur Pemerintah Digital dan evaluasi anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dorongan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital serta Evaluasi Anggaran Pemerintah Digital di lingkungan Pemprov Kalsel, yang digelar di Aula Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel itu diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.
Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government Diskominfo Kalsel, Adhi Saputra, mengatakan penataan arsitektur pemerintah digital diperlukan untuk mengatur pengembangan aplikasi dan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Materi pada hari ini mengenai sosialisasi perancangan arsitektur pemerintah digital, dimana kita sebagai Dinas Kominfo Prov Kalsel harus meregulasi mengenai pengembangan aplikasi pada khususnya dan pengembangan teknologi informasi dan teknologi digital di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Adhi.
Menurutnya, pengembangan sistem digital di masing-masing SKPD perlu dilakukan dengan memperhatikan keterhubungan antarinstansi. Dengan begitu, aplikasi yang dibangun tidak berjalan secara terpisah.
“Harapan dari kami bahwa kegiatan kita mengenai pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya untuk pada masing-masing SKPD, agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan terintegrasi satu sama lain,” katanya.
Adhi menegaskan, integrasi tersebut diharapkan membuat pemanfaatan aplikasi dan teknologi digital pemerintah lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sehingga aplikasi yang kita kembangkan dan teknologi digital yang lain dapat bermanfaat secara langsung bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Sosialisasi juga membahas penataan arsitektur digital sebagai salah satu acuan dalam evaluasi belanja anggaran SPBE. Pembahasan diarahkan agar perencanaan dan penggunaan anggaran digital pemerintah lebih selaras dengan kebutuhan sistem pemerintahan.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi interaktif secara daring bersama narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Materi yang disampaikan mencakup pengembangan Arsitektur Pemerintah Digital Versi 3.0. Pembahasan tersebut meliputi penyelarasan domain proses bisnis, layanan publik, serta tata kelola data agar dapat terintegrasi.
Bagi Pemprov Kalsel, konsolidasi arsitektur dan peta rencana pemerintah digital menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terpadu.
Penataan tersebut juga diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien dan transparan sekaligus mendorong penyediaan layanan publik digital yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Penulis: H. Faidur