Trending

Komisi II DPRD Kalsel Pelajari Kredit UMKM Bunga 3 Persen di BPD DIY

DIALOG: Suasana kunjungan kerja Komisi II DRPD Kalsel ke Bank BPD DIY - Foto Dok Istimewa

RILISKALIMANTAN.COM, DIY - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempelajari skema pembiayaan bagi pelaku usaha supermikro dengan bunga 3 persen yang diterapkan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY).

Skema tersebut menjadi salah satu perhatian dalam studi komparasi Komisi II DPRD Kalsel ke Bank BPD DIY untuk menggali strategi pembiayaan UMKM, segmentasi kredit, mitigasi risiko Non-Performing Loan (NPL), hingga tata kelola perbankan daerah.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi dan didampingi Sekretaris Bank Kalsel Firmansyah. Mereka diterima Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY Dian Ari Ani di Ruang Istimewa Bank BPD DIY.

Yani Helmi mengatakan skema pembiayaan dengan nilai pinjaman relatif kecil dan bunga 3 persen menjadi salah satu hal yang menarik perhatian rombongan.

“Kami sangat tertarik tadi dan ingin mendalami pemberian modal skala kecil nanti yang bisa difasilitasi oleh bank dengan suku bunga 3 persen. Skema pembiayaan ini sangat menarik,” ujar Yani Helmi.

Menurut Yani, skema tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi Bank Kalsel dalam memperluas akses permodalan bagi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro di Kalimantan Selatan.

Ia menilai kebutuhan modal pelaku usaha di lapisan bawah tidak selalu dalam jumlah besar. Karena itu, pembiayaan dengan nilai yang sesuai kebutuhan usaha mikro dinilai penting untuk diperhatikan.

“Banyak sekali masyarakat kita di lapisan bawah yang memerlukan bantuan modal seperti itu. Yang terpenting adalah masyarakat, khususnya pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, dapat terbantu karena kebutuhan permodalan mereka memang skala kecil,” tambah Yani.

Dalam pertemuan itu, Komisi II juga membahas pembagian segmen pembiayaan antara bank pembangunan daerah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Yani menilai pembagian peran tersebut dapat membuat masing-masing lembaga saling melengkapi dalam menyediakan layanan pembiayaan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY Dian Ari Ani menjelaskan pihaknya memiliki Kredit PEDE atau Pemberdayaan Ekonomi Daerah yang ditujukan bagi pelaku usaha supermikro.

Program yang merupakan inisiasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut memberikan akses kredit dengan suku bunga 3 persen. Pembiayaan juga disertai literasi dan inklusi keuangan serta pendampingan bagi penerima kredit.

“Sejak awal ada literasi dan inklusi keuangan, kemudian pendampingan selama mereka menikmati pembiayaan, hingga nantinya mereka siap naik kelas memanfaatkan fasilitas kredit yang lebih besar seperti KUR,” jelas Dian.

Menurut Dian, pola tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penyaluran kredit. Pelaku usaha juga mendapatkan pendampingan dan pemantauan agar dapat mengembangkan usahanya secara bertahap.

Selain skema pembiayaan UMKM, Komisi II DPRD Kalsel juga menggali strategi Bank BPD DIY dalam menjaga kualitas kredit dan mengendalikan risiko NPL.

Sekretaris Bank Kalsel Firmansyah mengatakan pengalaman Bank BPD DIY memberikan sejumlah catatan bagi pihaknya, terutama terkait kolaborasi, segmentasi kredit, tata kelola, serta mitigasi risiko.

“Beberapa poin penting yang menjadi catatan kami antara lain kolaborasi yang dijalankan Bank BPD DIY, penguatan tata kelola sehingga segmentasi kredit tersalurkan tepat sasaran, serta kemampuan memitigasi risiko NPL dengan baik sehingga penyaluran kredit tetap sehat dan berkualitas,” tutur Firmansyah.

Studi komparasi tersebut menjadi bahan bagi Komisi II DPRD Kalsel dan Bank Kalsel untuk mengevaluasi serta mengembangkan kebijakan pembiayaan yang lebih mudah diakses pelaku UMKM.

Di sisi lain, upaya memperluas akses kredit tetap diarahkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesehatan perbankan, sehingga pembiayaan kepada pelaku usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sumber: DPRD Kalsel 

Lebih baru Lebih lama