 |
| SOSOK: Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis saat libur sekolah - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur penyedia MBG agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
"Yang jelas kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik," ujar Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Selain audit dapur, BGN juga akan melakukan pembenahan pada sistem data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan sinkronisasi data berjalan lebih optimal.
Menurut Agustina, proses perbaikan data menjadi salah satu fokus utama agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan efisien.
"Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya, 'Oh ya BGN yang tidak mau menerima data kami,' atau sebaliknya, 'Oh yang mereka tidak kasih.' Nah, itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan mendukung kami," tuturnya.
BGN memastikan penghentian penyaluran MBG hanya berlaku selama masa libur sekolah dan bukan penghentian permanen program.
"Iya, stop untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi," kata Agustina.
Melalui evaluasi dan pembenahan tersebut, BGN berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif setelah siswa kembali masuk sekolah, baik dari sisi tata kelola, kualitas layanan, maupun akurasi data penerima manfaat.
Sumber: Inews.id