 |
| KOORDINASI: Rapat DPRD Kalimantan Selatan membahas pembentukan pansus penanganan mafia dan pelangsir BBM subsidi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani persoalan mafia dan pelangsir bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Pembentukan pansus tersebut menjadi tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah elemen, termasuk SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu), asosiasi sopir angkutan, dan berbagai pihak yang menyoroti dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan, Kamis (21/5/2026).
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menegaskan pembentukan pansus menjadi langkah serius DPRD untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
“Pansus ini dibentuk agar persoalan mafia BBM dan praktik pelangsiran bisa ditangani secara serius, terukur, dan melibatkan seluruh pihak terkait. Kami ingin hak masyarakat terhadap BBM subsidi benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Dalam forum RDP tersebut, para sopir angkutan mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM subsidi akibat maraknya praktik pelangsiran menggunakan barcode dan kendaraan modifikasi.
Mereka meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap dugaan mafia BBM yang dinilai merugikan masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha transportasi.
Selain itu, perwakilan sopir juga mengusulkan pembentukan Satgas Anti Mafia BBM dan berharap dapat dilibatkan sebagai mitra pengawasan di lapangan.
Menurut mereka, praktik penyelewengan BBM subsidi selama ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan operasional transportasi masyarakat.
Melalui pansus yang dibentuk, DPRD Kalsel berencana melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di daerah.
Koordinasi juga akan dilakukan dengan Pertamina, kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
Pansus tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret guna memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Penulis: H. Faidur