 |
| KOORDINASI: Rapat DPRD Kalimantan Selatan bersama Organda membahas pembentukan pansus pengawasan BBM subsidi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat lanjutan bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) guna menindaklanjuti aspirasi terkait persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Rapat yang berlangsung di lantai 3 Gedung B DPRD Kalsel pada Kamis (21/5/2026) itu menjadi bagian dari tindak lanjut aspirasi yang sebelumnya disampaikan Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU).
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, yang menegaskan komitmen DPRD dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.
“Kami tetap berpegang pada kesepakatan awal, bahwa DPRD Kalsel akan membentuk panitia khusus (pansus) guna menertibkan distribusi BBM bersubsidi, baik jenis pertalite maupun solar,” ujarnya.
Kartoyo menjelaskan pansus nantinya akan mengurai kondisi stok BBM subsidi di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh data yang jelas terkait kecukupan kuota BBM subsidi di daerah.
Menurut dia, pengawasan berbasis data diperlukan agar distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dengan kuota yang tersedia.
“Jangan sampai terjadi ketimpangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan kuota yang tersedia. Karena itu, pengawasan yang sistematis dan berbasis data menjadi kunci agar masyarakat benar-benar mendapatkan haknya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Organda Kalsel, Edy Sucipto, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan pansus pengawasan BBM subsidi tersebut.
Ia menilai langkah DPRD menjadi upaya konkret dalam menata distribusi BBM subsidi agar lebih merata dan tepat sasaran.
Selain itu, Organda juga berharap adanya penambahan kuota BBM subsidi seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan transportasi darat di Kalimantan Selatan.
“Kami sangat mendukung langkah DPRD Kalsel untuk membentuk pansus penertiban BBM bersubsidi. Karena itu, kami berharap kuota BBM subsidi dapat ditingkatkan dan disalurkan secara merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya pelaku transportasi darat,” katanya.
DPRD Kalsel berharap pembentukan pansus nantinya dapat menghasilkan rekomendasi konkret guna memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi BBM subsidi di daerah.
Penulis: H. Faidur