 |
| WAWANCARA: Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor, memberikan keterangan terkait pengawasan harga pangan menjelang Ramadan dan Hari Raya Imlek - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi inflasi daerah masih dalam kategori aman dan terkendali. Meski demikian, antisipasi terhadap potensi fluktuasi harga pangan tetap dilakukan menjelang Ramadan dan Hari Raya Imlek.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (9/2/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dilanjutkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Kegiatan ini diikuti gubernur, bupati/wali kota, serta Forkopimda se-Indonesia. Selain membahas inflasi, rapat juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Usai rakor, Ariadi Noor menyampaikan kondisi inflasi di Kalsel dalam keadaan terkendali. Pada minggu pertama Februari 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalsel tercatat minus 0,18 atau mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya.
Beberapa komoditas yang memberikan andil negatif terdalam terhadap IPH yakni bawang merah, cabai merah, dan daging sapi.
“Angka IPH kita yang turun ini, sebenarnya dapat dikatakan bagus ya, karena tidak memberikan dampak inflasi pada harga komoditas,” ucap Ariadi.
Meski demikian, ia menegaskan arahan Kemendagri agar pemerintah daerah tetap waspada terhadap sejumlah faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga.
“Kedepan, ada perhatian khusus dari hasil rakor hari ini, untuk mengantisipasi fluktuasi pangan, bisa akibat dari cuaca, momen jelang Ramadhan dan momen hari raya Imlek. Saya rasa ini jadi atensi kita untuk memperhatikan harga-harga di Kalsel, terutama pasokannya,” ujar Ariadi.
Sementara itu, dalam rakor yang sama, Wamendagri Bima Arya juga menekankan pentingnya dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Ia meminta pemerintah daerah memperhatikan sejumlah aspek strategis di bidang perumahan.
“Tolong perhatikan tentang ketersediaan dan legalitas lahannya, akses dan skema pembiayaan MBR, masalah perizinan dan biaya non konstruksi, dan juga terkait infrastruktur dasar serta aksesibilitas (PSU),” tutup Wamendagri.
Rakor tersebut turut diikuti sejumlah kementerian dan lembaga terkait, baik secara langsung maupun virtual, bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Sumber: Wasaka