 |
| SOSOK: Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan pemangkasan anggaran sebesar Rp6,06 triliun dalam penyusunan APBD Tahun 2026 tidak akan berdampak pada pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan P3K, serta tidak mengganggu keberlanjutan program pendidikan gratis GratisPol.
Kepastian itu disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni, usai Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim yang menyetujui Ranperda APBD 2026 dengan nilai total Rp15,15 triliun.
Rudy mengakui bahwa proses penyesuaian anggaran tahun ini cukup berat. Pemprov Kaltim harus melakukan penyisiran ulang terhadap seluruh pos belanja akibat koreksi fiskal yang signifikan.
“Anggarannya hari ini yang ada segitu. Dan Rp6,06 triliun terpotong. Ya, ini yang ada. Semuanya dipangkas. Seluruh perangkat daerah turut menyesuaikan. Tapi yang jelas, TPP seluruh ASN dan P3K Provinsi Kaltim aman, terkendali,” ujarnya di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Minggu (30/11/2025).
Meskipun pemangkasan anggaran dilakukan secara merata pada seluruh perangkat daerah, Rudy menegaskan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai dan layanan publik tidak berubah. Ia memastikan program GratisPol tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Program GratisPol semuanya insyaallah berjalan sesuai harapan. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim,” jelasnya.
Rudy juga meminta masyarakat memahami kondisi fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir APBD 2026 merupakan hasil penyisiran dan perhitungan ulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Kaltim.
“Mohon doanya, mohon restunya seluruh masyarakat Kaltim. Kita bersama DPRD telah menyepakati APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun, dan kita ajukan ke Mendagri untuk ditetapkan. Ini hasil penyisiran ulang karena perhitungan ulang dari tim anggaran,” tegasnya.
Ketika ditanya soal strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup tekanan anggaran, Rudy menjawab singkat disertai optimisme.
“Doakan ya. Insyaallah PAD akan kita kencangkan lagi ke depan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Rudy memastikan bahwa berbagai langkah efisiensi yang dilakukan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas pembangunan Kaltim, terutama dalam menyongsong kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.
“Komitmen dan ikhtiar kita untuk Kaltim ke depan haqqul yakin. Insyaallah kita siap menyambut IKN 2028,” tutupnya.
Penulis: Dy/ADV/Diskominfo Kaltim