![]() |
| RAMAI: Paripurna kesepakatan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALTIM – Rapat Paripurna ke-47 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menyetujui Nota Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara DPRD dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Minggu malam (30/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi para wakil ketua yakni Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Sebanyak 37 anggota dewan hadir mengikuti seluruh agenda. Dari pihak Pemerintah Provinsi hadir Gubernur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan APBD 2026, yang berlangsung di tengah dinamika ekonomi dan tantangan pembangunan.
“Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan sebagai partner pemerintah dan pilar demokrasi. Kerja sama ini memungkinkan kita menjaga stabilitas dan arah pembangunan Kaltim,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang turut memberikan masukan dalam proses pembangunan daerah. Rudy menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“APBD merupakan cerminan dari filosofi kita. Ini adalah instrumen untuk meratakan kesejahteraan dan membangun pondasi masa depan, terutama peran strategis Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara,” jelasnya.
Menurut Rudy, APBD 2026 memuat sejumlah target strategis untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah. Fokus utama meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah juga memperkuat agenda pemberdayaan gender, pembangunan ekonomi hijau dan inklusif, serta percepatan transformasi ekonomi guna memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Aspek infrastruktur tak luput dari perhatian, termasuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, aksesibilitas, serta konektivitas wilayah. Selain itu, peningkatan kualitas air, udara, dan lahan juga menjadi bagian dari program prioritas.
Upaya penurunan emisi karbon turut dipertegas sebagai strategi Kaltim dalam kebijakan ekonomi hijau. Di samping itu, reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi penting untuk memperkuat pelayanan publik.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga manusia Kaltim yang unggul dan berdaya saing,” tegas Rudy.
Rancangan APBD 2026 disepakati dengan nilai total Rp15,15 triliun. Dari sisi pendapatan, Pemprov Kaltim menargetkan Rp14,25 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp10,75 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,13 triliun.
Sementara itu belanja daerah ditetapkan Rp15,15 triliun, terdiri dari:
Belanja operasi sebesar Rp8,16 triliun, mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
Belanja modal sebesar Rp1,06 triliun untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, jalan, jaringan, dan irigasi.
Belanja transfer sebesar Rp5,89 triliun untuk bantuan keuangan dan bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota.
Belanja tidak terduga sebesar Rp33,93 miliar untuk kebutuhan darurat.
Gubernur Rudy menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kaltim yang dinilainya bekerja intensif dan konstruktif dalam penyusunan Ranperda APBD 2026. Ia menilai kesepakatan tersebut mencerminkan optimisme terhadap kemampuan fiskal daerah.
Selanjutnya, Ranperda APBD 2026 akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rudy mengajak seluruh pihak mengawal proses tersebut agar berjalan lancar.
Di akhir pidatonya, Rudy menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kaltim atas dukungan, kritik, dan perhatian yang diberikan. Ia menegaskan bahwa seluruh agenda pembangunan bertujuan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semoga segala upaya kita menjadi ladang amal ibadah dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kaltim,” tutupnya.
Penulis: Dy/ADV/Diskominfo Kaltim

