 |
SERAHKAN LAPORAN: Ketua Pansus II, Lutfi menyerahkan Laporan akhir Raperda Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Pembiayaan Alternatif Pembangunan Daerah – Foto Ist |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Pembiayaan Alternatif Pembangunan Daerah hampir rampung, Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru secara resmi menyampaikan Laporan akhir Raperda tersebut dalam rapat paripurna yang digelar belum lama tadi.
Dalam laporannya, Ketua Pansus II, Lutfi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Kotabaru melalui Tim Kajian Hukum Setda serta seluruh SKPD terkait yang telah memberikan klarifikasi dan koreksi selama proses pembahasan berlangsung.
Lutfi menyebutkan, pembentukan Raperda ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, yakni kebutuhan nyata masyarakat akan adanya pengaturan mengenai pemanfaatan pembiayaan alternatif untuk pembangunan daerah.
Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pansus II yang dibentuk berdasarkan SK DPRD Nomor 07 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Pansus dan SK Nomor 08 Tahun 2025 tentang Struktur Panitia Khusus Pembahasan Raperda Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, telah melaksanakan serangkaian rapat dan konsultasi pada tanggal 8 dan 16 September 2025 bersama pihak-pihak terkait.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus II bersama Tim Perumus menyepakati sejumlah penyesuaian terhadap pasal-pasal dalam Raperda, di antaranya:
* Pasal 3, terkait dengan Perda Nomor 9 Tahun 2024 tentang Hibah dan Sumbangan dari Pihak Lain.
* Pasal 5, dengan rincian tiga item yang telah disepakati.
* Pasal 11, mempertegas bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dapat langsung melakukan kerja sama dalam bentuk pinjaman tanpa persetujuan DPRD.
* Pasal 15, mencatat bahwa untuk saat ini skema obligasi, sukuk, dan dana abadi belum dapat diterapkan.
* Pasal 17, menegaskan bahwa ketentuan teknis akan diturunkan melalui Peraturan Bupati, dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain itu, Raperda ini menegaskan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaannya. Tidak terdapat ketentuan pidana atau pencabutan dalam Raperda ini, mengingat sifatnya yang bersifat pengaturan dan penataan kebijakan pembiayaan daerah.
Dari hasil pembahasan tersebut, Pansus II menyatakan Raperda tentang Pemanfaatan Pembiayaan Alternatif Pembangunan Daerah siap untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah dan diparipurnakan.
Mengakhiri laporannya, Pansus II menyampaikan apresiasi kepada pimpinan rapat, seluruh anggota DPRD, serta pihak-pihak yang telah berperan aktif dalam proses pembahasan.
“Semoga hasil kerja Pansus II dan seluruh tugas konstitusional DPRD Kotabaru senantiasa mendapat ridho dan bimbingan dari Allah SWT,” ujarnya menutup laporan tersebut.
Penulis: Mawardi