Pembangunan Harus Berkeadilan, Menteri Nusron: Reforma Agraria Jawab Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah

 

BERKEADILAN: Nusron Wahid tekankan reforma agraria untuk semua lapisan masyarakat -Foto dok ATR/BPN Barito Kuala

 

RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh semata-mata berorientasi pada investasi, melainkan juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan Nusron saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

“Pembangunan harus berkeadilan dan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Ada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat adat yang juga harus dilibatkan dalam arus kesejahteraan. Di sinilah Reforma Agraria berperan menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” tegas Nusron.

Menurutnya, Reforma Agraria bukan hanya soal redistribusi lahan, melainkan juga penguatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah. “Reforma Agraria dilakukan melalui penataan aset dan penataan akses, dua tahapan integral yang tidak bisa dipisahkan. Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan telantar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN mengungkapkan pemerintah kini memperketat pengawasan terhadap tanah yang dikuasai perusahaan skala besar. Tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan akan ditata kembali agar dapat digunakan masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Reforma Agraria.

Selain pemerataan, tanah tidak produktif juga diarahkan untuk mendukung program strategis nasional. “Tanah telantar bisa didorong pemanfaatannya bagi swasembada pangan, swasembada energi, hingga pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Nusron.

Ia menekankan, Reforma Agraria adalah solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan agraria sekaligus instrumen penting mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: ATR/BPN Barito Kuala