 |
| SOSOK: Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah Muhidin - Foto Dok Diskominfo Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Peran Posyandu di Kalimantan Selatan (Kalsel) diperluas agar tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penguatan peran tersebut menjadi fokus kegiatan Peningkatan Kapasitas Posyandu Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin (2/11/2026).
Kegiatan dibuka Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah Muhidin, dan diikuti kader Posyandu dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Fathul Jannah mengatakan, penerapan enam bidang SPM menempatkan kader Posyandu sebagai salah satu ujung tombak dalam mengenali persoalan dan kebutuhan dasar warga di lingkungan masing-masing.
Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Dengan cakupan pelayanan yang lebih luas, kader diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai persoalan di masyarakat. Mulai dari anak usia dini yang belum mendapatkan akses pendidikan, keluarga yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi layak, rumah tidak layak huni, hingga kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial.
“Karena itu, saya meminta saudara-saudara sekalian memahami enam bidang pelayanan tersebut, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan pendataan kebutuhan warga secara cermat agar prioritas pelayanan tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang terlewatkan,” katanya.
Menurutnya, kemampuan kader dalam mengenali, mencatat, dan melaporkan kebutuhan warga perlu terus diperkuat. Data yang dihimpun selanjutnya dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah dan pemerintah setempat untuk menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangannya.
Ia juga meminta para peserta aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing.
Fathul Jannah menegaskan, perluasan peran Posyandu harus diikuti dukungan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar persoalan yang ditemukan kader tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program yang sesuai.
Ia berharap peserta dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada kader Posyandu lainnya di wilayah masing-masing. Pendampingan TP Posyandu kabupaten/kota juga diperlukan agar penguatan kelembagaan dan penerapan enam bidang SPM berjalan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Fathul Jannah menambahkan, setiap daerah memiliki persoalan berbeda, mulai dari kesehatan ibu dan anak, akses pendidikan anak usia dini, rumah tidak layak huni, keterbatasan air bersih dan sanitasi, hingga dampak bencana serta kerusakan lingkungan.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, Posyandu diharapkan semakin berperan sebagai simpul pelayanan masyarakat berbasis desa dan kelurahan, sekaligus membantu percepatan pemenuhan enam bidang SPM di Kalimantan Selatan. (rls)