 |
| DIALOG: Kegiatan diskusi publik bertema “Membongkar Visi Nusantara Economic Superhub: Di Mana Posisi Kalsel?” di Universitas Lambung Mangkurat - Foto Dok Diskominfo Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Kalimantan Selatan (Kalsel) didorong mengambil peran lebih besar dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak hanya sebagai jalur distribusi barang, tetapi juga menjadi pusat hilirisasi industri dan penciptaan nilai tambah ekonomi.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan Kalsel memiliki sejumlah keunggulan untuk mendukung pengembangan Nusantara Economic Superhub. Di antaranya posisi geografis, infrastruktur pelabuhan, jaringan sungai, serta pengalaman panjang sebagai jalur perdagangan.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik bertema “Membongkar Visi Nusantara Economic Superhub: Di Mana Posisi Kalsel?” yang digelar Kalimantan Post bersama mitra kerja di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Senin (2/11/2026). Febrian hadir sebagai narasumber secara daring.
Menurutnya, potensi ekonomi Kalsel perlu dioptimalkan agar keberadaan IKN turut memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian masyarakat setempat.
Pada 2025, nilai ekspor melalui pelabuhan di Kalsel tercatat mencapai sekitar 12,13 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka tersebut menjadi salah satu modal untuk memperkuat posisi daerah dalam jaringan perdagangan dan logistik regional.
Febrian menilai, pengembangan ekonomi Kalsel perlu diarahkan pada tiga sektor strategis, yakni pangan, industri dan hilirisasi, serta konektivitas dan sistem logistik terpadu.
Di sektor pangan, Kalsel didorong memperkuat kapasitas produksi untuk mendukung kebutuhan regional, termasuk IKN. Upaya tersebut mencakup peningkatan teknologi pertanian, perbaikan irigasi, pengolahan hasil panen, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha pertanian.
Sementara pada sektor industri, pengembangan kawasan industri Batulicin dan Jorong diharapkan dapat mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Hilirisasi juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah mineral sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam daerah.
Menurut Febrian, keberhasilan pengembangan industri tidak cukup diukur dari aktivitas produksi. Penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta nilai tambah yang dihasilkan di Kalsel juga perlu menjadi perhatian.
Adapun dari sisi konektivitas, penguatan infrastruktur seperti Pelabuhan Pelaihari (Swarangan) dan jembatan penghubung diarahkan untuk membangun sistem logistik yang lebih terintegrasi.
“Integrasi infrastruktur, layanan, dan data diharapkan mampu menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, serta meningkatkan daya saing ekonomi Kalsel dalam ekosistem Nusantara Economic Superhub,” ujarnya.
Selain penguatan ekonomi, Febrian mengingatkan agar transformasi pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pengendalian banjir, pencegahan kebakaran hutan, serta perlindungan ekosistem sungai dan hutan menjadi aspek yang perlu diperhitungkan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Suprapti Tri Astuti, mengatakan pemerintah provinsi telah menempatkan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jadi, pada saat kita membuat RPJMD, ada beberapa target yang mengacu pada RPJMN. Kita juga menempatkan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan. Jadi, bukan hanya Kalimantan Selatan, tetapi gerbang logistik Kalimantan yang terhubung melalui jalur darat maupun laut,” katanya.
Menurut Astuti, posisi geografis Kalsel dapat mendukung jaringan perdagangan dan distribusi barang, termasuk untuk sektor logistik, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit.
Diskusi tersebut juga menghadirkan Staf Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Danis Hidayat Sumadilaga, secara daring. Forum ini menjadi ruang pembahasan mengenai posisi dan kontribusi Kalsel dalam pengembangan kawasan ekonomi Nusantara. (rls)