 |
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
Menghadapi bencana ekologis berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas serta ancaman banjir dan tanah longsor seiring datangnya musim hujan, pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan yang lebih terpadu, antisipatif, dan berkelanjutan.
Ancaman Bencana Hidrometeorologi Semakin Nyata
Besarnya ancaman tersebut tergambar dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hingga 29 Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.236 kejadian bencana di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.040 kejadian merupakan kebakaran hutan dan lahan, 590 kejadian banjir, 340 kejadian cuaca ekstrem, 125 kejadian kekeringan, dan 109 kejadian tanah longsor.
Artinya, lima jenis bencana tersebut mencakup sekitar 98,57 persen dari keseluruhan kejadian bencana. Kondisi ini menunjukkan besarnya ancaman bencana hidrometeorologi yang perlu diantisipasi secara serius.
Kondisi di Kalimantan Selatan juga perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, hingga 13 Oktober 2026, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 27.141 hektare dengan 4.899 kejadian karhutla. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan lagi sekadar kejadian musiman, melainkan masalah serius yang membutuhkan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Selatan mulai berlangsung pada November hingga Desember 2026. Sebanyak 49,3 persen wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan 50,7 persen pada Desember. Peralihan musim ini perlu diantisipasi karena hujan berintensitas tinggi berpotensi meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Mitigasi Harus Dimulai Sebelum Bencana Terjadi
Penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api dan penanganan korban setelah bencana terjadi. Pemerintah harus mengedepankan upaya pencegahan melalui pengawasan ketat terhadap pembukaan lahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, rehabilitasi hutan dan lahan gambut, serta perlindungan kawasan resapan air dan daerah aliran sungai (DAS).
Selain itu, diperlukan penguatan sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan bencana, pemeliharaan drainase dan sungai, kesiapan logistik, serta pembentukan posko siaga bencana hingga tingkat kecamatan dan desa.
Kolaborasi dan Anggaran Berbasis Risiko Bencana
Kebijakan tersebut harus dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat. Penganggaran pembangunan juga perlu berbasis risiko bencana agar anggaran tidak hanya difokuskan pada penanganan pascabencana, tetapi juga dialokasikan untuk mitigasi dan pencegahan.
Pada prinsipnya, bencana ekologis bukan semata-mata persoalan alam, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola lingkungan dan konsistensi kebijakan pembangunan. Evaluasi terhadap tata ruang, pengelolaan kawasan hutan, perizinan perkebunan, dan pengawasan lingkungan harus menjadi bagian penting dari agenda pembenahan.
Negara Harus Hadir Sebelum Bencana
Negara harus hadir sebelum bencana terjadi, bukan hanya ketika masyarakat sudah menjadi korban. Pembangunan ekonomi harus berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan karena keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem merupakan tanggung jawab bersama.
Jangan sampai ketika api berhasil dipadamkan, kita justru tidak siap menghadapi banjir. Mitigasi bencana harus menjadi kebijakan nyata, bukan sekadar respons ketika bencana sudah terjadi. (...)