 |
| KOORDINASI: Pemantauan perkembangan penyelesaian sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masih diproses Pansus DPRD Kalsel - Foto Dok DPRD Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memantau perkembangan penyelesaian sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masih dalam proses pembahasan. Setiap panitia khusus (Pansus) diminta menyampaikan progres sekaligus kendala yang dihadapi dalam penyelesaian regulasi tersebut.
Pemantauan dilakukan melalui rapat koordinasi di Ruang Rapat Bapemperda, Gedung B, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (3/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi Wakil Ketua Bapemperda, Firman Yusi, S.P., serta dihadiri pimpinan dan anggota Bapemperda bersama para ketua Pansus pembahas Ranperda.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing Pansus menyampaikan laporan perkembangan pembahasan Ranperda yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan mencakup tahapan yang telah dilaksanakan serta berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi proses penyelesaian.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, mengatakan pemantauan tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan setiap Ranperda secara menyeluruh. Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam pembahasan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
“Melalui rapat ini, kita ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pembahasan setiap Ranperda, termasuk kendala yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah tindak lanjut agar proses penyelesaiannya berjalan sesuai ketentuan,” ujar Firman.
Menurutnya, koordinasi secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan proses pembentukan peraturan daerah berjalan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bapemperda berharap pemantauan tersebut dapat mendukung kelancaran pembahasan hingga penyelesaian Ranperda. Dengan proses yang terarah, regulasi daerah yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. (rls)