 |
| KOORDINASI: Rapat kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas PUPR Kalsel dan sejumlah unit pelaksana teknis daerah - Foto Dok DPRD Kalsel |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai membahas rencana program dan kebutuhan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tahun 2027. Sejumlah proyek strategis, termasuk Jembatan Pulau Laut, rumah jabatan gubernur, dan stadion, menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja bersama Dinas PUPR Kalsel dan sejumlah unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di Ruang Rapat Komisi III Gedung A Lantai 4 DPRD Kalsel, Selasa (3/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si. Pertemuan tersebut membahas rencana program kerja, kebutuhan pendanaan, serta keberlanjutan sejumlah proyek pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang.
Mustaqimah mengatakan, beberapa proyek strategis masih memerlukan dukungan anggaran untuk melanjutkan tahapan pengerjaan maupun penyelesaiannya.
Di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut, rumah jabatan gubernur, serta stadion. Ketiga proyek tersebut menjadi bagian dari agenda yang dibahas bersama Dinas PUPR dan UPTD terkait.
Menurutnya, penyusunan program tahun 2027 menghadapi tantangan karena kemampuan anggaran daerah perlu disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pembangunan.
“Anggaran itulah yang perlu kita bagi. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus diselesaikan. Itu yang kita bicarakan dalam rapat hari ini,” ujar Mustaqimah.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut perencanaan yang cermat agar alokasi anggaran dapat diarahkan pada program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III meminta Dinas PUPR beserta unit kerja terkait menyampaikan perencanaan program, kebutuhan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pembahasan penentuan prioritas pembangunan tahun 2027.
Komisi III berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat memastikan program pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan tetap berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. (rls)