 |
| BANPRES KARHUTLA: Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR bersama Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, jajaran Forkopimda, serta unsur relawan memperlihatkan simbolis Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 Miliar saat Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Karhutla di Komplek Villa Mahantas, Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Jumat (30/10/2026). Foto Dok : Rian |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana kabut asap di Kota Banjarmasin mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat. Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar resmi dikucurkan guna mempercepat penanggulangan dampak karhutla di wilayah ini.
Saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tengah mematangkan skema pencairan dan penggunaan anggaran tersebut melalui penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar hukum teknis di daerah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana tersebut telah diturunkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sosialisasi intensif pun telah digelar bersama jajaran Pemko Banjarmasin.
"Ya, surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana ini sudah dikeluarkan. Tadi malam sosialisasi di tingkat Pemko telah dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota yang dihadiri salah satunya oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Saya kira dalam satu dua hari ini nanti Wali Kota akan mengeluarkan Perwali yang menjadi dasar bagi penggunaan dana 20 miliar ini, terutama mengenai item apa saja dan berapa besarannya," ujar Rifqinizamy usai Pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Karhutla di Komplek Villa Mahantas, Sungai Andai, Jumat (30/10/2026).
Rifqinizamy menjelaskan bahwa alokasi anggaran tidak hanya difokuskan pada instansi pemerintah maupun aparat TNI-Polri, melainkan juga dialokasikan untuk jaring pengaman bagi Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) swakarsa dan unsur relawan masyarakat.
"Selain digunakan untuk hal-hal yang selama ini diperlukan oleh pemerintah termasuk TNI dan Polri, kita juga memberikan ruang bagi penggunaan dana ini untuk masyarakat dan relawan, baik berupa insentif maupun bantuan logistik," jelasnya.
Meski demikian, politisi asal Kalimantan Selatan ini memberikan penekanan khusus pada pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah tersebut, terutama saat disalurkan ke tingkat relawan.
"Saya menekankan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membantu pihak ketiga, terutama relawan dan masyarakat yang diberikan dana ini, untuk bisa mengadministrasikan pertanggungjawabannya. Jangan sampai mudah mengeluarkan, tapi kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan hingga khawatir jadi persoalan di kemudian hari," tegas Rifqi.
Atas bantuan tersebut, Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta jajaran kementerian dan DPR RI atas kepedulian terhadap penanganan karhutla di Banjarmasin.
"Hari ini kita semua, khususnya rekan-rekan damkar dan tim penanganan karhutla, menerima bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar. Tentunya kita semua mewakili seluruh masyarakat Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto, beserta seluruh jajaran kementerian, DPR RI, dan Pak Rifqinizamy Karsayuda yang selalu memberikan dukungan untuk Kota Banjarmasin," kata Yamin.
Yamin menegaskan, kendati hujan mulai turun di beberapa kawasan, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat ancaman kabut asap masih ada. Pemko Banjarmasin juga menyiapkan program pendukung seperti pasar murah bersama BUMN/Bulog untuk menjaga stabilitas ekonomi warga terdampak.
Sementara itu, Ketua Umum Balakar 654 Kota Banjarmasin, H. M. Faisal Hariyadi, menyambut hangat bantuan tersebut dan berharap dana ini dapat menyentuh langsung operasional serta pemenuhan fasilitas posko relawan di lapangan.
"Alhamdulillah, setelah kita menerima bantuan pemerintah sebesar Rp20 miliar ini, kami berharap segala kebutuhan operasional dan fasilitas-fasilitas pendukung relawan serta para petugas yang berjuang di posko-posko siaga karhutla ini bisa terpenuhi," ujar Faisal Hariyadi.
Faisal menambahkan, perhatian berupa insentif maupun bantuan operasional bagi relawan sangat berharga untuk menjaga semangat para petugas lapangan.
"Kami berharap memang kepada pemerintah ada bantuan-bantuan khusus kepada relawan, kalau memang secara keuangan dan secara aturan diperbolehkan," tuturnya.
Ia juga menegaskan komitmen para relawan dalam mendukung pengelolaan anggaran yang bersih.
"Kami berharap penggunaan Rp20 miliar ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami ingin seluruh fasilitas pendukung serta sarana pemerintah yang berkaitan dengan pemulihan karhutla bisa cepat ditanggulangi oleh pemerintah," tegas Faisal. (ryn)