 |
| PENYAMPAIAN: Pembacaan pemandangan umum gabungan fraksi terkait kondisi penurunan PAD Kabupaten Balangan dalam pembahasan Rancangan APBD 2027 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan menyoroti tekanan fiskal dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-36 Masa Sidang Ke-III DPRD Balangan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Wahyudi Azhari membacakan pemandangan umum gabungan fraksi di hadapan pimpinan DPRD, jajaran Pemkab Balangan, serta unsur Forkopimda.
Lima fraksi, yakni NasDem, Demokrasi Maju, PAN, PPP, dan Demokrasi Karya Sejahtera, pada prinsipnya menerima Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah.
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan terkait kondisi fiskal daerah dan arah belanja pada 2027.
Fraksi DPRD menilai ruang fiskal Balangan menghadapi tekanan akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta proyeksi penurunan produksi dan penerimaan sektor pertambangan.
Fraksi NasDem dan PAN mendorong Pemkab Balangan mulai memperkuat diversifikasi ekonomi agar struktur pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Maju dan PPP menyoroti penurunan PAD serta belanja daerah yang disebut mengalami penurunan hingga Rp618,07 miliar.
Pemkab Balangan didorong melakukan langkah strategis untuk meningkatkan PAD, antara lain melalui intensifikasi pajak dan retribusi serta optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Fraksi PAN mencatat alokasi BTT meningkat dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar.
Kenaikan tersebut dinilai perlu diikuti kejelasan mengenai skema, mekanisme penggunaan, serta pengawasan agar anggaran BTT benar-benar digunakan untuk kebutuhan darurat sesuai ketentuan.
Di sisi lain, seluruh fraksi menegaskan efisiensi birokrasi dan keterbatasan fiskal tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.
Program pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga diminta tetap mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
“Kami berharap saran dan catatan dari fraksi-fraksi ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rapat kerja pembahasan APBD 2027 mendatang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balangan,” kata Wahyudi.
Catatan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembahasan Raperda APBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah.
Pembahasan diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang lebih terukur, tepat sasaran, sekaligus tetap menjaga pelayanan dasar bagi masyarakat Bumi Sanggam.
Penulis: Mardiana