 |
| SOSOK: Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto saat membacakan sambutan pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Balangan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027, meski kemampuan fiskal daerah menghadapi keterbatasan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto saat membacakan sambutan pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Balangan dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Fakhriyanto mengatakan Pemkab Balangan bersama DPRD sebelumnya telah menyepakati KUA-PPAS 2027 yang menjadi salah satu dasar penyusunan R-APBD.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.655.573.054.448,50, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.261.843.939.115,35.
Dengan komposisi tersebut, R-APBD Balangan 2027 mengalami defisit sebesar Rp606.270.884.666,85. Defisit direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan berupa SiLPA dan pinjaman daerah.
Menurut Fakhriyanto, penyesuaian angka dalam R-APBD 2027 tidak berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Penyesuaian angka dalam R-APBD 2027 bukan berarti berkurangnya komitmen pemerintah, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila pemerintah daerah menggunakan skema pinjaman, pembiayaan tersebut harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan tidak melebihi masa jabatan kepala daerah.
Selain itu, cicilan pinjaman tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Tema pembangunan Balangan pada 2027 yang telah disepakati adalah “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik.”
Ada empat prioritas pembangunan yang menjadi perhatian, yakni penguatan layanan dasar yang berdampak langsung kepada masyarakat, penguatan ekonomi daerah, lingkungan, serta tata kelola dan sistem pendukung.
Fakhriyanto mengatakan keterbatasan kemampuan fiskal dipengaruhi berbagai kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap harus menjalankan prioritas pembangunan yang telah disepakati.
Ia berharap legislatif dan eksekutif dapat membahas R-APBD 2027 secara mendalam serta memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan tersebut.
Seluruh proses pembahasan, lanjutnya, harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat Bumi Sanggam dengan memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas.
Penulis: Mardiana