RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan SIPEKA (Sistem Informasi Perencanaan, Pemetaan dan Pengelolaan Kerja Sama Daerah) untuk mengintegrasikan pengelolaan kerja sama daerah dalam satu sistem digital.
Aplikasi tersebut diluncurkan di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Rabu (30/9/2026). Sambutan Gubernur Kalsel H. Muhidin disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin.
Muhidin menyebut SIPEKA sebagai terobosan yang perlu dimanfaatkan untuk mendukung pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi.
“Peluncuran aplikasi SIPEKA ini menunjukkan suatu terobosan dan inovasi yang layak kita apresiasi, kita dukung, dan kita manfaatkan untuk membangun pemerintahan yang adaptif terhadap era digitalisasi,” ujarnya.
Menurut Muhidin, kerja sama daerah merupakan amanat undang-undang sekaligus kebutuhan strategis dalam mempercepat pembangunan.
Kerja sama tersebut tidak hanya diperlukan antardaerah, tetapi juga dapat melibatkan perguruan tinggi maupun instansi lainnya untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Saya selalu menekankan dan mendorong, agar Provinsi Kalsel dengan 13 kabupaten dan kotanya, terus membangun kolaborasi dan meningkatkan kerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang kita miliki,” katanya.
Muhidin mengakui masih terdapat kendala dalam administrasi kerja sama daerah. Pendataan selama ini masih dilakukan secara manual dan tersebar sehingga proses pemantauan belum optimal.
Selain itu, sejumlah dokumen kerja sama yang telah habis masa berlaku belum seluruhnya terpantau. Laporan monitoring dan evaluasi juga belum terintegrasi dalam satu sistem.
“Ini segera harus kita perbaiki dan kita selesaikan,” tegas Muhidin.
SIPEKA disiapkan untuk menjawab persoalan tersebut dengan mengintegrasikan proses kerja sama mulai dari pengusulan, verifikasi, pembahasan dokumen, penandatanganan, hingga monitoring dan evaluasi.
Dengan sistem tersebut, pengelolaan kerja sama diharapkan lebih mudah dipantau dan terdokumentasi secara terintegrasi.
Dalam peluncuran tersebut, Muhidin menyampaikan tiga arahan kepada perangkat daerah.
Pertama, seluruh perangkat daerah Provinsi Kalsel wajib menginput seluruh usulan kerja sama daerah, baik hasil pemetaan yang telah dilakukan maupun usulan baru yang memiliki dampak strategis bagi daerah.
Kedua, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku pelaksana fungsi fasilitasi dan koordinasi kerja sama daerah diminta menjadikan SIPEKA sebagai satu-satunya pintu masuk pengajuan usulan kerja sama daerah mulai tahun depan.
Ketiga, aplikasi tersebut harus terus dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan aktivitas kerja sama yang terus berkembang.
Muhidin juga meminta kerja sama yang dinilai tidak memberikan manfaat dan tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat segera dievaluasi.
“Insya Allah, aplikasi SIPEKA ini akan membawa tata kelola kerjasama di Banua yang kita cintai ini lebih modern, profesional, akuntabel dan berdaya saing,” katanya.
Penulis: H. Faidur
