 |
| SPBU: Pemerintah berencana akan membatasi pembelian BBM bersubsidi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat mampu, termasuk kelompok ekonomi desil 9 dan 10. Sistem pembatasan tersebut saat ini tengah diuji dan ditargetkan mulai diterapkan sebelum pergantian tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sistem yang disiapkan pemerintah memungkinkan pembelian BBM subsidi dibatasi berdasarkan kelompok ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 nantinya dapat diarahkan untuk membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
"Nanti kan kita sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang di desil 9-10 tidak bisa beli yang bersubsidi. Mereka harus bayar harga Pertamax atau yang lain," kata Purbaya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, pemerintah juga menyiapkan pembatasan berdasarkan jenis kendaraan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kendaraan mewah menjadi salah satu kategori yang akan diperhatikan dalam penyaluran Pertalite.
"Jadi gini, nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan) tadi," ujar Bahlil.
Dengan skema tersebut, pemerintah ingin memastikan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Bahlil menegaskan pembatasan Pertalite tidak berarti pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto di tengah kondisi harga minyak mentah dunia yang masih bergerak.
"Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik," kata Bahlil.
Ia mengatakan, pemerintah juga akan memberikan ruang bagi harga BBM nonsubsidi untuk menyesuaikan perkembangan harga minyak dunia.
Jika harga minyak dunia turun, harga BBM nonsubsidi dapat ikut mengalami penyesuaian. Sebaliknya, apabila harga minyak meningkat, harga BBM nonsubsidi juga dapat terkoreksi.
Purbaya menjelaskan, pembatasan Pertalite tidak serta-merta membuat konsumsi BBM secara nasional turun drastis.
Perubahan yang diharapkan terutama terjadi pada penerima manfaat subsidi. Masyarakat mampu yang sebelumnya menggunakan Pertalite akan diarahkan membeli BBM nonsubsidi.
"Konsumsi mungkin akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi," ujar Purbaya.
Ia mengatakan sistem tersebut dapat diterapkan dengan sejumlah pendekatan, termasuk berdasarkan kendaraan maupun kelompok ekonomi atau desil.
"Yang jelas kita incar adalah yang atas aja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," katanya.
Purbaya menyebut pemerintah menargetkan sistem pembatasan Pertalite dapat diterapkan sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya.
Artinya, kebijakan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026 setelah sistem yang disiapkan pemerintah selesai diuji.
"Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah," pungkas Purbaya.
Jika diterapkan, kebijakan tersebut akan mengubah pola penyaluran Pertalite dengan mengarahkan subsidi BBM agar lebih fokus kepada masyarakat yang dinilai membutuhkan.
Sumber: Inews.id