 |
| PENERTIBAN: Satpol PP Tala menertibkan bangunan tanpa izin - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tanah Laut menggelar razia terhadap sejumlah proyek pembangunan pemerintah maupun swasta, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan setiap proyek mematuhi ketentuan administrasi, termasuk pemasangan papan informasi proyek dan kepemilikan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Razia tersebut menyasar proyek fisik milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, proyek instansi lainnya, hingga bangunan milik perorangan maupun perusahaan swasta. Petugas memberikan teguran tertulis secara langsung kepada pelaksana proyek atau pemilik bangunan yang ditemukan melanggar ketentuan.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut, Danoe Sulaiman, SH, mengatakan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya menegakkan ketertiban administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap kegiatan pembangunan di Bumi Tuntung Pandang.
"Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai regulasi. Setiap proyek, baik yang bersumber dari APBD maupun swasta, harus transparan agar tidak menimbulkan tanda tanya atau kecurigaan di tengah masyarakat," ujarnya.
Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa keberadaan papan informasi proyek yang memuat data penting, seperti nilai anggaran, jangka waktu pelaksanaan, jenis pekerjaan, pelaksana proyek, serta kepemilikan izin resmi dari instansi berwenang.
Selain itu, petugas juga memastikan bangunan yang sedang dikerjakan telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.
Danoe menegaskan seluruh personel diterjunkan ke sejumlah lokasi untuk memastikan para pengembang, baik pemerintah maupun swasta, mematuhi seluruh regulasi pembangunan.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelanggar, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pembangunan yang lebih tertib, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat.
Melalui pengawasan yang dilakukan secara persuasif namun tetap tegas, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut berharap kesadaran hukum para pelaksana proyek semakin meningkat, sehingga iklim pembangunan yang aman, tertib, dan transparan dapat terus terwujud di Kabupaten Tanah Laut.
Penulis: Lutfi