 |
| FOTO BERSAMA: Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 di DPRD Banjarbaru - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut bagi Kota Banjarbaru.
Capaian itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Senin (22/6/2026).
“Prestasi ini telah diraih secara berturut-turut dalam 11 tahun terakhir dan tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua,” ujar Lisa.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, kolaboratif, dan inovatif sebagaimana tertuang dalam misi pembangunan daerah.
Selain capaian tersebut, Pemkot Banjarbaru juga mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,48 triliun sepanjang 2025. Pendapatan itu ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp479 miliar atau 108,30 persen dari target yang ditetapkan.
Lisa menilai capaian PAD tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif pada sektor jasa dan perdagangan, sekaligus mencerminkan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
“Secara nyata memberikan multiplier effect yang kuat terhadap pertumbuhan sektor jasa, perdagangan dan optimalisasi pajak daerah,” katanya.
Sementara itu, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1,28 triliun atau 123 persen dari target anggaran setelah perubahan. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp58,1 miliar.
Di sisi belanja, realisasi APBD mencapai Rp1,72 triliun yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,27 triliun dan belanja modal senilai Rp444 miliar.
Menurut Lisa, belanja modal tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
“Realisasi modal sebesar lebih dari Rp444 miliar difokuskan secara taktis guna memenuhi misi pertama daerah, yakni mewujudkan infrastruktur berkualitas dan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung peran Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana perkotaan agar semakin representatif.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra mengatakan DPRD akan menindaklanjuti penyampaian laporan tersebut melalui pandangan umum fraksi-fraksi.
“Akan kami sampaikan melalui masing-masing pandangan umum fraksi yang akan disampaikan pada tanggal 30 Juni 2026 mendatang,” pungkasnya.
Pandangan umum fraksi tersebut akan menjadi bagian dari tahapan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 sebelum ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Penulis: H. Faidur