Trending

Komisi I DPRD Kalsel Bahas Pendataan Penduduk Non Permanen Bersama Disdukcapil Tanah Bumbu

DIALOG: Komisi I DPRD Kalsel berbicara dengan Disdukcapil Tanah Bumbu - Foto Dok Istimewa


RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanah Bumbu untuk membahas pelaksanaan pendataan penduduk non permanen di daerah tersebut, Jumat (12/6/2026).

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H., dan diterima Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanah Bumbu beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam bentuk audiensi dan diskusi terkait pengelolaan data kependudukan.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada implementasi pendataan penduduk non permanen sesuai ketentuan Permendagri Nomor 74 Tahun 2022. Selain itu, turut dibahas upaya memperkuat pendataan tenaga kerja dan masyarakat yang tinggal sementara di wilayah Tanah Bumbu.

Anggota Komisi I DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin, memimpin jalannya diskusi yang diisi dengan pertukaran informasi mengenai tantangan dan strategi pendataan di daerah yang memiliki mobilitas penduduk cukup tinggi, termasuk kawasan perusahaan dan pusat aktivitas ekonomi.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menegaskan pentingnya ketersediaan data kependudukan yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Disdukcapil Tanah Bumbu dalam pendataan penduduk non permanen. Ke depan, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan agar data kependudukan yang tersedia semakin akurat dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan data yang valid akan membantu pemerintah dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran, termasuk dalam penyediaan layanan publik bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi I DPRD Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dapat terus diperkuat guna meningkatkan kualitas administrasi kependudukan serta mendukung pembangunan daerah berbasis data yang akurat.

Penulis: H. Faidur

Lebih baru Lebih lama