 |
| SEPAKAT: Ketua DPRD Kalsel Supian HK menerima audiensi BADKO HMI Kalimantan Selatan di Gedung DPRD Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati delapan tuntutan BADKO HMI Kalsel yang disampaikan dalam aksi penyampaian aspirasi di halaman DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026). Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Kesepakatan itu dicapai setelah perwakilan mahasiswa mengikuti audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi sejumlah anggota dewan.
Dalam pertemuan tersebut, BADKO HMI Kalimantan Selatan menyampaikan delapan tuntutan yang berkaitan dengan berbagai isu nasional. Tuntutan itu meliputi evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional, evaluasi implementasi Undang-Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan PPh Pasal 22, audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan bahwa lembaganya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
"Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan BADKO HMI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya agar dapat menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat," ujarnya.
Menurut Supian, sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa berada dalam ranah kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI. Karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani serta mengawal aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Selain menerima dokumen tuntutan, DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa. Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan fokus pada penyampaian aspirasi dan pencarian solusi.
DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus menerima dan mengawal aspirasi masyarakat. Seluruh masukan yang diterima akan disampaikan kepada pihak berwenang agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Penulis: H. Faidur