RILISKALIMANTAN.COM, YOGYAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik harus lahir dari kesediaan pemerintah mendengarkan aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/06/2026).
Dalam dialog terbuka yang dihadiri mayoritas mahasiswa itu, Menteri Nusron menilai kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik.
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Menteri Nusron.
Pada kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut, Menteri Nusron mengajak mahasiswa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses perumusan kebijakan publik.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan pancasila,” lanjut Menteri Nusron.
Selain membahas kebijakan publik, Menteri Nusron juga mengaitkan momentum kegiatan tersebut dengan Malam Tahun Baru Islam yang bertepatan pada hari yang sama. Ia mengajak peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri agar terus melakukan perbaikan dalam kehidupan.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.
Prinsip tersebut, menurut Menteri Nusron, juga berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan perlu dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” ujarnya.
KOPDAR Bareng Mas Dar turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum dihentikan karena situasi di lokasi tidak lagi kondusif.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, beserta jajaran.
Sumber: Rilis ATR/BPN

