 |
| KOMPAK: Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. M. Syarifuddin menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan melalui penguatan koordinasi dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. M. Syarifuddin di kawasan wisata Kampung Putra Bulu, Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel itu bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola informasi administrasi kependudukan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel H. Muhidin yang dibacakan Sekdaprov H. M. Syarifuddin, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut sebagai langkah strategis menyamakan persepsi dan sinkronisasi program kerja administrasi kependudukan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel, saya menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya rapat koordinasi daerah ini. Pertemuan ini memiliki nilai strategis dalam upaya kita bersama untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan program kerja, serta mencari solusi atas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah kita tercinta,” ucapnya.
Menurutnya, administrasi kependudukan menjadi fondasi utama pelayanan publik karena data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“Administrasi kependudukan adalah dasar dari segala pelayanan publik. Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan kunci utama dalam keberhasilan perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan data kependudukan di tengah perkembangan teknologi informasi dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rakor tersebut, Pemprov Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat, terutama dalam sinkronisasi data kependudukan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya di Kalsel, memiliki identitas kependudukan yang legal dan tercatat secara akurat dalam sistem informasi administrasi kependudukan,” tegasnya.
Selain itu, pemanfaatan data kependudukan juga diharapkan dapat mendukung berbagai sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perbankan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kalsel Dewi Fuziarti mengatakan rakor tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi dan koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan di daerah.
“Kami berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, berbagi informasi, dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Kalsel,” ujarnya.
Dewi berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pemanfaatan data kependudukan serta penerapan keamanan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
“Kami berharap hasil dari rakor ini dapat diimplementasikan secara optimal di masing-masing daerah sehingga pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat semakin cepat, tepat, dan berkualitas,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Disdukcapil kabupaten/kota berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan capaian pelayanan administrasi kependudukan.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri yang diwakili Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan, Ashari.
Dalam paparannya, Ashari menjelaskan terkait pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, termasuk aspek keamanan informasi guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, akurat, dan terintegrasi.
Sumber: Wasaka