 |
| SOSOK: Gubernur Muhidin saat membacakan naskah pelantikan pejabat struktural dan fungsional - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi melakukan penyegaran organisasi dengan melantik ratusan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintahan provinsi, Jumat (8/5/2026).
Pelantikan tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja birokrasi di bawah kepemimpinan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.
Selain jabatan struktural, pelantikan juga mencakup pengisian tenaga fungsional guna memperkuat administrasi tata usaha di sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Muhidin menegaskan seluruh pejabat yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.
Menurutnya, meski aturan umum rotasi jabatan dilakukan setelah dua tahun, Pemprov Kalsel membuka ruang evaluasi lebih cepat berdasarkan capaian kerja pejabat.
“Saya meminta kepada Sekretaris Daerah dan para kepala dinas untuk memberikan penilaian kinerja secara objektif, baik yang sangat baik maupun kurang baik. Jika dalam enam bulan pekerjaan dianggap tidak tuntas atau kurang bagus, maka pejabat tersebut bisa segera dievaluasi,” tegas Muhidin.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga integritas dan loyalitas terhadap pimpinan daerah mulai dari gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah.
Muhidin menilai sinergi antara pejabat dan organisasi pendamping, termasuk peran istri pejabat, penting untuk mendukung kelancaran program pembangunan daerah.
“Sinergi antara pejabat dan organisasi pendamping diharapkan dapat berjalan selaras demi kelancaran program pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, merincikan jumlah pejabat struktural yang dilantik mencapai 167 orang.
Rinciannya terdiri dari dua pejabat Eselon II yang dilantik dan satu pejabat dikukuhkan, 39 pejabat administrator atau Eselon III, serta 126 pejabat pengawas atau Eselon IV.
Selain itu, sebanyak 25 pejabat juga dilantik dalam jabatan fungsional mulai jenjang Madya, Utama, Muda hingga Pratama.
Noryadi menegaskan evaluasi enam bulanan akan dilakukan untuk memastikan progres kerja dan objektivitas penilaian kinerja aparatur.
“Jika nilainya sangat baik, bisa saja dilakukan rotasi meskipun belum menjabat selama dua tahun,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat tiga posisi Eselon II yang kosong, yakni di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), posisi staf ahli, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Menurutnya, pengisian jabatan tersebut masih menunggu arahan gubernur dan kemungkinan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.
Sumber: MC Kalsel