 |
| RAMAI: FGD Transformasi APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi dan Berdampak” di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, jajaran inspektorat kabupaten/kota, serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kalimantan Selatan.
FGD digelar sebagai upaya memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat.
Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan forum tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota terkait pelaksanaan pengawasan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, pemahaman yang sama terhadap aturan dan kebijakan terbaru sangat penting agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih optimal dan terhindar dari kesalahan administrasi.
“Dengan adanya FGD ini mudah-mudahan ke depan pelaksanaan pemerintahan di seluruh dinas bisa semakin baik, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program,” ujar Muhidin.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan melalui forum diskusi, tetapi juga akan dilanjutkan dengan pendampingan langsung ke kantor dan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Muhidin berharap penguatan fungsi APIP mampu meminimalisasi berbagai kelemahan dalam tata kelola pemerintahan daerah sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah dalam menggelar FGD transformasi pengawasan APIP.
Menurutnya, peran APIP saat ini bukan lagi sebagai “monster” atau sekadar pemadam kebakaran, melainkan menjadi mitra strategis kepala daerah dan organisasi perangkat daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini.
“APIP itu membantu kepala daerah dan OPD untuk mendeteksi berbagai permasalahan, mengingatkan, lalu bersama-sama mencari solusi agar persoalan yang sama tidak terulang,” katanya.
Ia menilai transformasi pengawasan menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran Inspektorat karena menunjukkan kepedulian dalam memperkuat tata kelola pemerintahan agar berdampak langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.
Melalui FGD tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pengawasan internal pemerintahan dapat semakin terintegrasi dan mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada pelayanan publik.
Penulis: H. Faidur