 |
| BARISAN: Paduan suara dari Sekolah Rakyat - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) agar mewaspadai potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Peringatan itu disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus langkah pencegahan dini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK saat ini tengah melakukan kajian untuk memetakan titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ).
“Saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ),” kata Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut Budi, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu area paling rawan dalam praktik korupsi. Sejumlah modus yang kerap ditemukan antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing, manipulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang kerap melibatkan lingkaran pemangku kepentingan.
Budi mengungkapkan, berdasarkan data penindakan KPK sepanjang 2004 hingga 2025, sebanyak 446 dari total 1.782 perkara yang ditangani berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara,” ungkap Budi.
Karena itu, KPK terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor integritas Kemensos menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian.
“Tahun 2024, 79,16 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori waspada,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, dalam SPI 2024 Kemensos, aspek pengelolaan pengadaan barang dan jasa hanya mencatat skor 67,66. Sementara pada SPI 2025, meski terjadi peningkatan, komponen penilaian dari ahli atau expert masih memberikan nilai rendah, yakni 69,94.
KPK berharap pemantauan tersebut dapat mendorong penguatan sistem pengadaan yang lebih akuntabel, transparan, dan berintegritas dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
“Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tandas Budi.
Sorotan terhadap pengadaan program Sekolah Rakyat belakangan menguat setelah harga sepatu untuk siswa SD hingga SMA dalam program tersebut disebut mencapai Rp700 ribu per pasang. Angka itu ramai diperbincangkan di media sosial karena dinilai tidak wajar dan memunculkan dugaan pemborosan anggaran.
Sumber: Liputan6.com