![]() |
| RAMAI: Suasana pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" dalam kuliah tamu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JATIM – Pemanfaatan film dokumenter sebagai media pembelajaran kembali terjadi di lingkungan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” diputar dalam kegiatan kuliah tamu pada mata kuliah Media dan Komunikasi Politik Global.
Kegiatan tersebut digelar di Aula FISIP Unej, Sabtu (23/5/2026), di tengah munculnya polemik pembatasan pemutaran film tersebut di sejumlah daerah. Namun di kampus, film justru diposisikan sebagai bahan analisis dalam konteks akademik.
Dosen pengampu mata kuliah sekaligus penggagas kegiatan, Muhammad Iqbal, menyebut pemilihan film dilakukan karena relevansinya dengan studi komunikasi politik global, terutama dalam membaca pesan politik melalui media audiovisual.
Ia menilai mahasiswa perlu memahami cara kerja pesan politik di ruang publik, tidak hanya melalui teori di kelas, tetapi juga melalui produk budaya seperti film dokumenter.
“Mahasiswa jangan hanya membaca teori atau konsep-konsep komunikasi politik saja, tapi juga memahami bagaimana pesan politik disampaikan melalui film dokumenter,” kata Iqbal.
Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu mengangkat tema kolonialisme modern serta konflik pembangunan di Papua, yang kemudian dijadikan objek kajian dalam diskusi kelas.
Menurut Iqbal, situasi di luar kampus yang diwarnai pembatasan pemutaran film tersebut justru memperkuat pentingnya ruang akademik sebagai tempat diskusi terbuka.
“Ketika gagasan ini diwujudkan lewat acara kuliah tamu ternyata di luar sana terjadi represi terhadap pihak-pihak yang mengadakan nobar yang sama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan alasan penggunaan format kuliah tamu adalah untuk memastikan kegiatan memiliki dasar institusional yang jelas di lingkungan kampus.
“Di tengah banyaknya pemberitaan soal pembubaran nobar dan larangan dari pihak kampus lain, kami mencoba membalutnya dengan kuliah tamu. Karena siapapun yang memaksa menghentikan kuliah, itu bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga melanggar otonomi kampus,” kata Iqbal.
Pihak fakultas disebut turut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut, mulai dari fasilitas pemutaran film hingga dukungan teknis pelaksanaan acara.
Dalam sesi tersebut, Ketua Ikatan Kemanusiaan untuk Korban Penghilangan Paksa Indonesia (IKOHI), Dandik Katjasungkana, turut dihadirkan sebagai pembicara tamu untuk memperkaya perspektif diskusi.
“Dekanat FISIP sangat membantu terselenggaranya nobar ini. Bahkan, staf dijadwalkan piket di hari Sabtu,” katanya.
Antusiasme peserta tercatat tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 210 orang, sementara kapasitas ruangan hanya sekitar 150 kursi. Sebagian besar peserta bahkan bukan berasal dari kelas mata kuliah tersebut.
“Peserta mata kuliahnya hanya sekitar 40-an mahasiswa, tapi sekitar 60 persen pendaftar justru dari luar,” kata Iqbal.
Kegiatan ini juga menarik perhatian publik, termasuk Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, yang hadir langsung untuk mengikuti diskusi.
“Beberapa waktu ini banyak dialektika, ada yang pro dan kontra terhadap pemutaran film ini. Karena itu, saya ingin melihat langsung dan belajar memahami situasi di Papua,” kata Candra.
Ia menilai isu yang dibahas dalam film memiliki relevansi dengan tata kelola pembangunan dan fungsi pengawasan di daerah.
“Apa yang terjadi di Papua bisa saja terjadi di daerah lain, termasuk di Jember, dalam bentuk berbeda. Maka fungsi pengawasan terhadap program pembangunan menjadi penting,” ujarnya.
Di sisi akademik, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan analisis mahasiswa terhadap isu global seperti kolonialisme modern, ketimpangan, dan pembangunan.
Pihak kampus menegaskan bahwa ruang akademik tetap terbuka bagi diskusi ilmiah terhadap isu-isu sensitif, selama berada dalam koridor pendidikan tinggi dan etika akademik.
Sumber: Kompas.com

