![]() |
| RAMAI: Suasana penyampaian aspirasi dari BEM se-Kalsel di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah, mulai dari pemenuhan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, usai menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel di Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (12/5/2026).
Menurut Gusti Iskandar, DPRD Kalsel terus menjaga pemenuhan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Di DPRD provinsi, khususnya Kalimantan Selatan, kita selalu menjaga mandatory spending pendidikan 20 persen itu tetap terpenuhi,” ujarnya.
Selain penganggaran, perhatian terhadap tenaga pendidik juga dilakukan melalui penyesuaian honor guru sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP).
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi secara bertahap juga terus memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal.
Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya jumlah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di Kalimantan Selatan.
“Jumlah SMA dan SMK di Kalsel lebih dari 200 sekolah, ditambah puluhan SLB yang juga memerlukan perhatian dari sisi fasilitas maupun tenaga pendidik,” katanya.
DPRD Kalsel juga mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan tambahan terhadap sektor pendidikan di Banua, terutama terkait kekurangan tenaga guru yang masih terjadi di sejumlah sekolah.
“Pak Kepala Dinas Pendidikan Kalsel saat ini juga sedang menghadap kementerian untuk mendapatkan tambahan formasi guru bagi Kalsel dan fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.
Aspirasi tersebut disampaikan mahasiswa dalam aksi penyampaian pendapat memperingati momentum Hari Pendidikan Nasional. Dalam forum itu, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan pendidikan, mulai dari pemerataan fasilitas, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kualitas layanan pendidikan di Kalimantan Selatan.
Sumber: DPRD Kalsel

