 |
| BICARA: Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, saat menyampaikan respons terhadap pernyataan Gubernur Kalsel Muhidin tentang penerapan WFH - Foto Dok Kompas |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat.
Penegasan tersebut disampaikan Bima sebagai respons atas pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang sebelumnya menolak penerapan WFH di wilayahnya.
“Semua pemerintah daerah harus menyesuaikan dan memastikan sistem pengawasan,” kata Bima saat dihubungi, Kamis (9/4/2026).
Ia mengungkapkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Muhidin terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, perbedaan pandangan memang sempat terjadi, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tetapi juga di sejumlah daerah lain.
Namun demikian, setelah dilakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, daerah-daerah tersebut akhirnya dapat memahami dan menyesuaikan kebijakan yang berlaku.
“Kita komunikasikan, ada beberapa daerah yang tadinya berbeda, tapi setelah kita komunikasikan bisa memahami dan kemudian menyesuaikan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Muhidin secara tegas menyatakan tidak akan menerapkan WFH di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menilai kebijakan tersebut belum diperlukan karena kondisi kerja di daerahnya masih berjalan normal dan terkendali.
“Tidak ada WFH. Di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujar Muhidin.
Sumber: Kompas.com