 |
| SOSOK: Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (15/4/2026). Dalam forum tersebut terungkap bahwa realisasi serapan anggaran masih tergolong rendah.
Rapat yang dihadiri kepala SKPD, staf ahli, Inspektorat, serta jajaran pimpinan daerah itu menjadi momentum evaluasi sekaligus dorongan percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, secara terbuka menyoroti lambannya realisasi anggaran dan meminta seluruh SKPD segera mengambil langkah konkret.
“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” tegas Yamin usai rapat.
Ia menilai, rendahnya serapan tidak hanya dipengaruhi kendala teknis, tetapi juga kurangnya percepatan di tingkat pelaksana. Meski demikian, ia membuka ruang diskusi untuk mencari solusi bersama atas berbagai hambatan yang dihadapi.
Menurutnya, sejumlah faktor menjadi penyebab, mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Kalau kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.
Yamin menargetkan periode April hingga Mei menjadi fase awal seluruh program benar-benar berjalan di lapangan. Untuk memperkuat komitmen, seluruh SKPD juga diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, menegaskan bahwa peran staf ahli kini diperkuat dalam mengawal jalannya program pembangunan.
“Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” jelasnya.
Ia menambahkan, Inspektorat juga dilibatkan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap progres kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
Dolly mengungkapkan, kendala terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum. Sekitar 43 persen kegiatan masih berada pada tahap pemilihan penyedia atau lelang, yang kerap terkendala minimnya peserta atau ketidaksesuaian kriteria.
Kondisi tersebut berdampak pada potensi mundurnya sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis sebagian besar program dapat diselesaikan pada triwulan ketiga.
“Harapan kita, Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama,” kata Dolly.
Dengan pengawasan yang diperketat, evaluasi berkala, serta dorongan percepatan dari pimpinan daerah, Pemkot Banjarmasin berupaya memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Penulis: Realita Nugraha