Kementerian ATR/BPN Bahas Struktur Anggaran 2027 di Tengah Tekanan Global

 

EFISIENSI: Kementerian ATR/BPN fokus efisiensi dan kualitas layanan dalam penyusunan anggaran 2027 -Foto dok Rilis ATR/BPN

 

RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran tahun 2027. Pembahasan ini dilakukan di tengah tuntutan efisiensi anggaran serta dinamika geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka rapat pembahasan secara daring, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026. Dalam arahannya, Dalu Agung meminta agar pembahasan difokuskan pada penyusunan perencanaan KRO dan RO yang komprehensif, mencakup kerangka acuan kerja serta selaras dengan target kinerja dan implementasi di lapangan.

“Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam proses penyusunan, mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, hingga kewajaran anggaran dan volume kegiatan.

“Selanjutnya kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran, agar dikaji ulang. Pada akhirnya, seluruh prosesnya harus menghasilkan keseluruhan yang lebih efisien, lebih realistis dan akuntabel,” terang Dalu Agung Darmawan.

Rapat ini diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat ATR/BPN. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.

Dalam laporannya, Andi Tenri Abeng menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap KRO dan RO sejak 2025. Hasilnya, ditemukan sejumlah komponen yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.

“Dengan pembahasan ini, kami yakini ini berpotensi mengalami perubahan terhadap struktur yang selama ini kita lakukan. Harapannya, perubahan ini akan diterapkan di penganggaran 2027 mendatang kita sadar secara detail tanpa ada keragu-raguan,” pungkas Andi Tenri Abeng.

Sumber: Rilis ATR/BPN