 |
| KOMPAK: Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, H. Jahrian (tengah), menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjadi momentum penting dalam mendorong implementasi transaksi non-tunai di daerah, termasuk penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, H. Jahrian, yang hadir bersama Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini dalam kegiatan di Palangkaraya, Rabu (15/4/2026), menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan digitalisasi transaksi.
Menurutnya, DPRD Kalsel khususnya Komisi II siap mendorong sosialisasi penggunaan transaksi digital secara luas kepada masyarakat.
“DPRD Kalsel, khususnya Komisi II, sangat mendukung upaya ini, terutama dalam menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat. Bahkan, jika memungkinkan, setiap toko maupun swalayan hingga ke desa dapat menyediakan barcode QRIS untuk mempermudah dan mengamankan transaksi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor perpajakan, guna menunjang optimalisasi digitalisasi daerah.
“Ke depan perlu meningkatkan kualitas SDM agar pelayanan semakin optimal. Insya Allah, langkah ini akan sangat membantu Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pendapatan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin turut menyatakan dukungannya terhadap pemberian insentif bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang aktif menggunakan QRIS.
“Perlu dipahami bersama, digitalisasi bukan hanya soal alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan agar setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus.
Turut hadir pula Kepala Bank Indonesia Kalimantan Selatan Fadjar Majardi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalsel Agus Maiyo, Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo, serta Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin.
Pertemuan tersebut juga melibatkan kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, jajaran SKPD, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat digitalisasi transaksi daerah.
Sumber: DPRD Kalsel