 |
| SOSOK: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Posisi Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan yang dijabat Taj Yasin Maimoen mendapat sorotan dari internal partai. Sejumlah kader meminta Taj Yasin segera melepaskan jabatannya.
Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring pada Kamis (16/4/2026). Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Dasuki, menyebut adanya penilaian serius terhadap kinerja Sekjen.
“Ada kesalahan fatal yg dilakukan TY (Taj Yasin),” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Menurut Saiful, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP, Sekjen memiliki peran sebagai administrator yang menopang tata kelola organisasi. Namun, Taj Yasin dinilai tidak menjalankan fungsi tersebut secara optimal.
Ia mengungkapkan, Taj Yasin disebut tidak pernah menghadiri rapat DPP meskipun telah diundang secara resmi. “Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal tidak pernah hadir dalam rapat DPP PPP padahal sudah diundang secara resmi melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum,” kata Saiful.
Selain itu, Taj Yasin juga dituding melanggar aturan organisasi, termasuk menerbitkan surat secara pribadi tanpa mekanisme yang semestinya. Salah satunya, surat kepada Kapolda Sulawesi Selatan terkait permintaan tidak memberikan izin kegiatan Mukernas PPP di Makassar.
“Beliau membuat surat ke Kapolda Sulawesi Selatan yang meminta agar Kapolda tidak memberi izin kegiatan Mukernas I PPP tanggal 11-12 Februari 2026 di Makassar,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga disebut mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD PPP di Bali.
Atas sejumlah tindakan tersebut, Saiful menyatakan banyak pengurus wilayah menilai Taj Yasin telah melanggar konstitusi partai.
“Pandangan teman-teman DPW se-Indonesia, Taj Yasin sudah melanggar konstitusi PPP, sudah selayaknya diambil tindakan tegas (dicopot) sesuai hasil Mukernas di Makassar kemarin,” tegasnya.
Sumber: Liputan6.com