 |
| KERJA: Ilustrasi ASN sedang melakukan WFA - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara serta pembelajaran daring mulai April 2026 sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah konflik global.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi COVID-19.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Dalam rapat koordinasi, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Salah satunya adalah penerapan skema kerja fleksibel, termasuk work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN), serta penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja.
Selain itu, pemerintah juga akan membatasi perjalanan dinas, menerapkan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta menyesuaikan metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik materi.
Kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka guna menjaga kualitas pendidikan.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah isu lanjutan, termasuk penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah.
Selain itu, pemerintah mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.
Kebijakan penghematan energi lintas sektor ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegas Pratikno.
Hasil rapat koordinasi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan lanjutan.
Sumber: Inews.id