 |
| SOSOK: Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 menyusul meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai opsi kebijakan dengan prioritas utama menjaga keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji.
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April,” jelas Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3/2026) lalu.
Menurutnya, pemerintah menargetkan kloter pertama jemaah haji dapat diberangkatkan pada 22 April 2026 apabila situasi keamanan memungkinkan. Pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah sebelum mengambil keputusan final terkait keberangkatan.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kemungkinan skenario penundaan keberangkatan jemaah haji seperti yang pernah terjadi saat pandemi Covid-19. Langkah tersebut akan diambil apabila situasi keamanan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jemaah.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” kata Dahnil.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka kemungkinan perubahan rute penerbangan jemaah haji menuju Arab Saudi, termasuk melalui jalur selatan atau melewati kawasan Afrika jika diperlukan.
“Kita siapkan rute penerbangannya berubah misalnya itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan kan ada rute yang berbeda,” ujarnya.
“Misalnya lewat jalur selatan kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” sambungnya.
Dahnil menegaskan pemerintah akan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman dan lancar.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” katanya.
Arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Dahnil, menekankan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah.
Sumber: Merdeka.com