Nusron Wahid Ingatkan Pejabat Hindari Keputusan Berbasis Perasaan

 

REFLEKSI RAMADAN: Nusron Wahid Soroti kepemimpinan yang adil dalam buka puasa bersama Komisi II DPR -Foto dok Rilis ATR/BPN

 

RILISKALIMANTAN.COM, JATENG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya prinsip keadilan bagi setiap pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026).

Dalam tausiah menjelang azan magrib, Nusron mengingatkan para pejabat negara untuk menjunjung tinggi objektivitas dan berpegang pada aturan dalam setiap pengambilan keputusan.

“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron.

Ia menilai, masih banyak pejabat yang keliru dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen pribadi. Menurutnya, kedekatan emosional—baik karena latar belakang organisasi kemasyarakatan maupun kemahasiswaan—kerap memengaruhi objektivitas dalam menentukan kebijakan.

“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nusron menekankan bahwa prinsip keadilan juga harus tercermin dalam kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil, kata dia, harus memberikan kemudahan serta manfaat nyata bagi publik.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya kebijakan yang aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi refleksi untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Rifqinizamy.

Acara ini turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja; para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah; anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni HMI (KAHMI).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.

Sumber: Rilis ATR/BPN