 |
| BARISAN: Pengambilan sumpah jabatan kepada enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Muhidin melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Pelantikan berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila pada Rabu (11/3/2026) dan dilaksanakan dalam suasana bulan suci Ramadan. Prosesi pelantikan kali ini terlihat berbeda karena sebagian pejabat yang dilantik mengenakan gamis yang dipadukan dengan jas hitam, menciptakan nuansa formal sekaligus religius.
Dalam prosesi tersebut dibacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-228 Tahun 2026 tertanggal 23 Februari 2026 tentang pengangkatan Dewi Pujiarti sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, dibacakan pula Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800.1.3.3/02-04/BKD/2026 tertanggal 9 Maret 2026 mengenai pengangkatan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Pemprov Kalsel.
Sejumlah pejabat yang mengalami rotasi jabatan antara lain:
Galuh Tantri Narindra yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel kini dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.
Abdul Rahim dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.
Miftahul Chair yang sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan diangkat menjadi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel.
Rahmaddin MY yang sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalsel kini dipercaya menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalsel.
Rusma Khazairin yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel.
Dalam sambutannya, Muhidin menegaskan bahwa penataan jabatan merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal.
“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.
Muhidin juga menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan. Pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang mendapatkan pengembangan karier, sedangkan yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi kembali.
Meski demikian, masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi secara definitif, salah satunya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurut Muhidin, kekosongan tersebut terjadi karena belum ada pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut.
Acara pelantikan turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel Supian HK bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel, Sekretaris Daerah Kalsel M. Syarifuddin, serta para pejabat dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Sumber: Wasaka