 |
| RAMAI: Suasana kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Aula Rapat H. Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Aula Rapat H. Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (20/2/2026).
Rombongan Komisi IX yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Muhammad Yahya Zaini, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan pembangunan keluarga, serta kesehatan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov, Gubernur Muhidin menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan DPR RI.
“Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kalsel ini menjadi momen yang tepat bagi kita untuk membangun sinergi dan kemitraan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di daerah kami, Kalimantan Selatan. Kita siap menjalin komunikasi dan transparansi dalam hal apapun dengan DPR demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dan untuk kesejahteraan rakyat,” terang Gubernur H. Muhidin.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX menggali berbagai hal, mulai dari realisasi program dan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD, hingga pemetaan permasalahan masyarakat serta monitoring pelaksanaan program instansi dan badan mitra kerja Komisi IX di Kalsel.
Usai pertemuan, Muhammad Yahya Zaini menyebut diskusi berlangsung tertib dan produktif.
“Pertemuan hari ini sangat tertib dan produktif, sangat interaktif dari pihak-pihak terkait. Memang ada beberapa temuan yang didapatkan, seperti angka-angka terkait ketenagakerjaan di Kalsel masih rendah. Maka solusinya, perlu ada pendidikan vokasi yang intensif yang diselenggarakan pemerintah pusat melalui UPTP BLK maupun UPTD di daerah,” jelas Yahya.
Selain isu ketenagakerjaan, rapat juga membahas perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai cukup signifikan di Kalsel.
“Ada satu kasus di Kalsel yang terjadi penolakan untuk MBG ini, terkait ini kami minta kepada pemerintah daerah melakukan pendekatan dan edukasi agar MBG yang merupakan program prioritas Presiden ini, dapat diterima oleh semua pihak,” harap Yahya yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Kunker.
Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan santunan Jaminan Kematian dan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah penerima. Acara diakhiri dengan pertukaran cenderamata antara Pemprov Kalsel dan Komisi IX DPR RI.
Kunjungan kerja ini juga dihadiri kepala SKPD terkait, instansi vertikal, serta mitra kerja Komisi IX seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Sumber: Wasaka