 |
| RAMAI: Suasana Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kota Banjarbaru - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah tidak akan mengurangi fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru kini berupaya melakukan penghematan di berbagai lini tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Kami bersama jajaran memprioritaskan kepada kegiatan-kegiatan yang langsung (memberikan manfaat) kepada masyarakat, rapat aja kita sekarang snack aja, kalau dulu makan (nasi kotakan), kita sekarang snack, jadi efisiensi segala lini kita coba upayakan demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita Banjarbaru,” kata Sirajoni.
Dalam dokumen RKPD 2027, Pemkot Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas perekonomian sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.” Tema tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi ekonomi daerah terkini, serta berbagai isu strategis yang diproyeksikan akan dihadapi Banjarbaru ke depan.
Forum konsultasi publik ini dihadiri jajaran pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2027.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru yang dipaparkan dalam forum, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada 2024 mencapai 6,71 persen dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi daerah didominasi sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 29,72 persen, disusul sektor konstruksi dan perdagangan.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2, tertinggi se-Kalimantan Selatan.
Meski capaian makro menunjukkan hasil menggembirakan, pemerintah daerah tetap mengidentifikasi sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Sumber: MC Banjarbaru