 |
| BERJALAN: Presiden Prabowo Subianto saat akan memberikan taklimat di pertemuan TNI Polri - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Rencana pemerintah mengirimkan sebanyak 8.000 prajurit TNI untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Gaza menuai sorotan dari berbagai pihak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah tengah mematangkan rencana tersebut sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) atau dewan perdamaian Gaza guna membantu meredam konflik di Palestina.
Merespons hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan adanya risiko besar, baik secara politik maupun moral, terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian tersebut, apakah berada di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF).
“Misi tersebut dinilai berisiko secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina. Terlebih, belum ada kejelasan mengenai kerangka misi perdamaian tersebut,” ujar Prof. Sudarnoto, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan bahwa ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Golan yang secara jelas berada di bawah mandat DK PBB. Karena itu, menurutnya, Indonesia harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan.
“Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” tegasnya.
Prof. Sudarnoto menjelaskan, misi dalam kerangka ISF umumnya berada di bawah kendali negara-negara besar dan berfokus pada stabilisasi wilayah pascakonflik. Ia mengingatkan agar misi tersebut tidak membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, ISF yang berfokus pada demiliterisasi Gaza, termasuk pelucutan senjata Hamas, bukanlah solusi berkeadilan bagi rakyat Palestina.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” ujarnya.
MUI pun meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana tersebut agar tidak berdampak pada reputasi Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan Palestina.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” pungkasnya.
Sumber: Merdeka.com