 |
| DIALOG: Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berbincang dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/2/2026), guna mempelajari penerapan status Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Kunjungan ini dilatarbelakangi masih adanya persoalan layanan rumah sakit daerah di Kalsel, mulai dari antrean panjang hingga keterbatasan layanan. Melalui studi komparasi tersebut, Komisi IV ingin menggali model pengelolaan rumah sakit yang lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Rombongan yang dipimpin Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, diterima oleh Staf Komisi V DPRD Jawa Barat, Supriono, di Ruang Komisi V Gedung DPRD Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut dibahas pengalaman Jawa Barat dalam mengawal penerapan UOBK, yakni skema yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan rumah sakit, namun tetap memerlukan pengawasan ketat dari legislatif.
Supriono menjelaskan, DPRD Jawa Barat memandang UOBK bukan sekadar perubahan status kelembagaan, melainkan instrumen untuk mendorong profesionalisme manajemen rumah sakit daerah. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, kepastian anggaran, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas.
“Tanpa pengawasan yang kuat, skema ini berisiko menjauh dari tujuan awal dan dapat berdampak pada penurunan kualitas layanan,” ujarnya.
Sementara itu, Nor Fajri menilai masukan dari DPRD Jawa Barat memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan penerapan UOBK di sektor kesehatan.
Menurutnya, pengalaman Jawa Barat menjadi referensi penting bagi Kalsel dalam merumuskan kebijakan serupa agar tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar meningkatkan mutu layanan kesehatan.
“Hasil studi komparasi ini akan kami kaji secara mendalam untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berdampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tegas Fajri.
Sumber: DPRD Kalsel