 |
| SOSOK: Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Musfaqimah - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengawal sejak awal rencana pembangunan infrastruktur strategis tahun 2026. Hal itu ditandai dengan rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel yang digelar di Gedung DPRD Kalsel, Senin (2/2/2026) lalu.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Musfaqimah, S.Farm., M.Si., tersebut memfokuskan pembahasan pada kesiapan program, efektivitas perencanaan, serta penggunaan anggaran untuk proyek-proyek bernilai besar dan berdampak luas bagi masyarakat.
Sejumlah proyek strategis menjadi perhatian utama, di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan jalan lintas Banjarbaru–Batulicin, serta pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih. Komisi III menilai proyek-proyek tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Kalsel menegaskan pentingnya perencanaan yang realistis dan terukur, termasuk kejelasan tahapan pekerjaan, target kinerja, serta skema pendanaan. DPRD juga menekankan perlunya mitigasi risiko sejak awal guna mencegah keterlambatan pelaksanaan maupun potensi pembengkakan anggaran.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III meminta Dinas PUPR menyampaikan perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala, baik dari sisi capaian fisik maupun keuangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa tahun 2026 pihaknya memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas, pelayanan publik, dan ketahanan pangan. Selain proyek transportasi dan pelabuhan, Dinas PUPR juga merencanakan pembangunan stadion bertaraf internasional serta rehabilitasi daerah irigasi dan rawa.
Komisi III DPRD Kalsel berharap, melalui penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan, seluruh proyek strategis tahun 2026 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
Sumber: DPRD Kalsel