 |
PIMPIN RAPAT: Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) – Foto Ist |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Sebanyak 338 nelayan yang tergabung dalam Ikatan Nelayan Saijaan (INSAN) mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi untuk melaut. Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kotabaru bersama Ikatan Nelayan Saijaan (INSAN), Senin (7/9/2026).
RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, tersebut menghadirkan jajaran Dinas Perikanan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pertamina, Polres Kotabaru, AKR, hingga para pengelola SPBN.
Ketua INSAN, Hamdani, mengungkapkan bahwa kesulitan melaut kini dirasakan oleh 338 nelayan yang terhimpun dalam wadahnya. Menurutnya, kelangkaan solar di tingkat nelayan diduga akibat maraknya penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Ada sebagian pihak yang tidak memiliki kapal, tetapi bisa diterbitkan rekomendasinya,” ujar Hamdani.
Ia mendesak Dinas Perikanan dan pihak berwenang segera turun ke lapangan guna memverifikasi data penerima agar alokasi solar bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan aktif.
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, Zaenal Arifin, meminta para nelayan untuk menyerahkan data konkret jika menemukan pelanggaran di lapangan.
“Tinggal dilaporkan saja. Kami tidak mengetahui jika ada penerima yang sudah meninggal dunia atau tidak lagi memiliki kapal. Begitu ada laporan masuk, rekomendasinya akan langsung kami cabut,” tegas Zaenal.
Zaenal menambahkan, instansinya akan terus mengupayakan penambahan kuota BBM subsidi bagi nelayan Kotabaru sekaligus merancang penataan ulang zona pengambilan BBM.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, menilai inti masalah penumpukan ini bukan semata-mata karena keterbatasan pasokan kuota, melainkan sistem distribusi yang belum terintegrasi berdasarkan wilayah.
“Sebenarnya kuota tidak kurang. Yang menjadi permasalahan, mayoritas nelayan di Rampa, khususnya anggota INSAN, mendapatkan rekomendasi pengambilan yang menumpuk di satu SPBN di kawasan PPI,” jelas Abu Suwandi.
Guna mengurai antrean dan pemerataan distribusi, DPRD sepakat merekomendasikan skema pengambilan BBM berbasis domisili. Ke depan, setiap nelayan akan diarahkan untuk mengambil solar subsidi di SPBN terdekat dari lokasi tempat tinggal masing-masing.
Penulis: Mawardi