 |
| TULISAN: Ilustrasi tulisan penekanan demokrasi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menuai penolakan dari sejumlah warga. Mekanisme tersebut dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi karena berpotensi mengalihkan mandat rakyat kepada elite politik dan partai.
Sari (25), warga Duren Sawit, Jakarta Timur, menilai pilkada melalui DPRD tidak lagi mencerminkan kedaulatan rakyat. Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung justru tergerus.
“Karena menurut saya itu sama aja menggerus demokrasi. Yang harusnya itu jadi mandat rakyat, malah jadi mandat elite politik. Makanya mundur banget,” ucap Sari kepada Kompas.com, Rabu (14/1/2026).
Ia juga menilai mekanisme tersebut berpotensi memunculkan praktik politik transaksional antara elite partai dan calon kepala daerah. Kepentingan masyarakat dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama.
“Sama aja kayak itu tuh merepresentasikan kepentingan yang atas aja gitu, kepentingan pribadi kita enggak terlibat. Kita jadi kayak enggak tahu apa-apa aja,” tuturnya.
Penolakan serupa disampaikan Joko (48), warga Ciracas, Jakarta Timur. Ia menilai pilkada melalui DPRD merupakan kebijakan yang tidak transparan dan berisiko membuat rakyat kehilangan kendali atas pilihan pemimpinnya.
“Itu kebijakan aneh menurut saya. Kalau seperti itu, rakyat seperti membeli kucing dalam karung, enggak tahu rekam jejak pimpinamya,” ucap Joko.
Menurutnya, jika alasan biaya pilkada langsung dianggap terlalu besar, pemerintah seharusnya mencari solusi lain tanpa menghilangkan hak pilih rakyat. Ia juga menilai potensi transaksi politik tetap besar jika pemilihan diserahkan kepada DPRD.
“Kan kalau DPRD saya lihat juga ada potensi kongkalikong, jadi transaksional,” tambahnya.
Sebagai informasi, wacana pilkada melalui DPRD kembali mengemuka setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Hingga kini, sejumlah partai politik secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada melalui DPRD, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.
Sumber: Kompas.com