 |
RAPAT DENGAR PENDAPAT: DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti pasien meninggal dunia akibat keterlambatan penanganan medis yang diduga dipicu prosedur administrasi – Foto DPRD Kotabaru |
RILISKALIMANTAN.COM, KOTABARU - Pelayanan kesehatan di RSUD Pangeran Jaya Sumitra kembali menuai kritik tajam setelah seorang pasien dilaporkan meninggal dunia akibat keterlambatan penanganan medis yang diduga dipicu prosedur administrasi yang kaku. Kasus ini memicu kemarahan publik dan mendorong DPRD Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (5/1/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, berlangsung panas. Keluhan warga yang sudah lama terpendam akhirnya tumpah dalam forum tersebut.
Titik picunya adalah kasus terbaru di mana seorang pasien terlambat mendapatkan tindakan medis krusial hanya demi memenuhi SOP administratif, yang berakhir tragis dengan meninggalnya pasien tersebut.
Anggota DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, menyesalkan sikap kaku pihak rumah sakit. Menurutnya, keselamatan nyawa manusia seharusnya berada di atas segala aturan birokrasi.
"Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan terhambat hanya karena masalah birokrasi yang rumit. Nyawa manusia jauh lebih penting daripada sekadar urusan administratif," tegas para wakil rakyat fraksi PAN tersebut.
Ironisnya, buruknya pelayanan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum. Anggota DPRD Kotabaru juga mengaku pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat mengakses layanan kesehatan.
Merespons rapor merah tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, Erwin Simanjuntak, berjanji akan melakukan langkah cepat.
Pihaknya berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi internal dan menindaklanjuti setiap temuan dalam RDP.
Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra, dr. Adrian Wijaya, beserta seluruh jajaran Puskesmas se-Kabupaten yang hadir juga diminta melakukan evaluasi besar-besaran.
Perbaikan ini dianggap mendesak karena sektor kesehatan merupakan pilar utama dalam visi-misi "Kotabaru Hebat".
Menutup tahun 2025 dan memasuki 2026, masyarakat Kotabaru menaruh harapan besar agar tragedi serupa tidak terulang kembali.
DPRD berkomitmen akan terus mengawal janji perbaikan ini demi menjamin hak dasar kesehatan seluruh warga.
Penulis: Mawardi